Pemerintah Diminta Manfaatkan Kuota Haji Furoda

Untuk Kurangi Panjangnya Antrean Akibat Pandemi Covid-19

JAKARTA – Sejumlah kalangan optimistis haji tahun ini bisa terlaksana meski kuotanya tidak sebanyak sebelum pandemi.

Di tengah pembatasan sosial, keberadaan kuota haji furoda dinilai bisa menjadi solusi memberangkatkan jemaah yang sudah lama antre.

Sekretaris Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Wawan Suhada termasuk yang yakin haji tahun ini bisa berjalan. Alasannya, umrah relatif berjalan lancar meski masih terbatas.

Wawan menjelaskan, pelaksanaan umrah saat ini menjadi salah satu upaya pemerintah menyiapkan haji 2022. Baik itu oleh pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia

■

WAWAN SUHADA Sekretaris Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH)

Pelaksanaan umrah dengan segala aturan protokol kesehatannya ibarat simulasi untuk ibadah haji. Tentunya jemaah haji lebih banyak dan rangkaian ibadah yang lebih panjang dibandingkan umrah.

Meski demikian, sangat mungkin kuota haji jauh lebih sedikit. Seperti diketahui, kuota tetap jemaah haji Indonesia sebanyak 221 ribu orang. Kemudian, pada 2019 lalu ada kuota tambahan 10 ribu orang.

’’Pada haji 2019 lalu ada kuota haji mujamalah atau furoda,’’ tuturnya. Bahkan, saat itu jumlahnya cukup besar, mencapai 5.000 orang.

Wawan menuturkan, di masa pandemi seperti sekarang ini, kuota haji furoda bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, pemberangkatannya tidak hanya melibatkan pemerintah Indonesia dan Saudi, tetapi juga melibatkan unsur swasta seperti travel haji khusus.

Haji furoda adalah haji yang visanya berasal dari undangan khusus Kerajaan Arab Saudi. Waktu tunggu untuk jemaah pemegang visa haji furoda biasanya lebih cepat. Bahkan, ada yang berangkat di tahun yang sama dengan saat pendaftaran. Haji furoda dikelola oleh travel swasta di Indonesia yang bekerja sama dengan travel di Saudi.

Kuota haji furoda atau mujamalah saat ini sudah masuk dalam kategori resmi dan diakui pemerintah Indonesia. Sebelumnya, kuota haji furoda dianggap di luar kuota resmi haji Indonesia. Sehingga jemaah haji yang menggunakan visa haji furoda atau mujamalah dicap sebagai jemaah haji nonkuota. ’’Jadi, ketika pemerintah melobi atau diplomasi soal kuota haji dengan Saudi, harus menyeluruh,’’ tuturnya.

Pemerintah Indonesia jangan hanya menanyakan kepastian kuota tetap saja, tetapi juga menanyakan soal kuota haji furoda untuk masyarakat Indonesia. Adanya kuota furoda tersebut bisa memfasilitasi masyarakat yang sangat mampu tetapi masuk antrean kuota haji tetap Indonesia.

Wawan mengakui biaya haji dengan visa haji furoda atau mujamalah cukup mahal. Bahkan, harganya jauh di atas biaya haji khusus. Sebab, keberadaan visa haji furoda ini murni dikelola pihak swasta di Arab Saudi dengan swasta di Indonesia. ’’Biaya paket haji furoda ini di atas Rp 200 juta. Jadi memang untuk yang benarbenar mampu,’’ jelasnya.

Wawan juga berharap Kementerian Agama (Kemenag) memfasilitasi pengaturan pendistribusian visa haji furoda untuk travel haji khusus yang resmi.

Sementara itu, dari Saudi sampai saat ini belum ada perkembangan soal pelaksanaan haji 2022. Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, sampai saat ini mereka belum menerima informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan haji 2022. ’’Seharusnya pada bulan Desember sudah masuk tahapan (pembahasan) MoU,’’ tuturnya kemarin (18/1).

Di dalam MoU tersebut, dibahas detail penyelenggaraan haji tahun berjalan. Termasuk yang paling krusial adalah penetapan kuota haji untuk tiap-tiap negara.