DPR Ingin Bentuk Pansus Vaksin Covid-19

JAKARTA – DPR menyoroti komitmen pemerintah membuat vaksin Merah Putih untuk penanganan Covid-19. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menyebut adanya indikasi mafia vaksin. Bahkan, pihaknya berencana membentuk panitia khusus (pansus) terkait vaksin Covid-19.

Sorotan itu disampaikan Sugeng dalam rapat komisi VII dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta Senin (17/1) malam. Salah satu isu yang dibahas terkait polemik pembubaran Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, yang kemudian dilebur ke BRIN.

Seperti diketahui, Eijkman adalah salah satu lembaga yang menggarap riset vaksin tersebut. ”Komisi VII menjadi saksi, pemerintah memang tidak niat membuat vaksin Merah Putih,” kata legislator Partai Nasdem itu.

Sugeng menuturkan, pada 2020 sudah dibuat komitmen untuk membuat vaksin Covid-19. Tetapi, ternyata realisasinya tidak semestinya. ”Jadi, kesimpulan kita (ada) mafia luar biasa.

Bahkan mafia vaksin. Juga (ada) mafia alkes (alat kesehatan, Red) dan seterusnya,” jelasnya.

Menurut Sugeng, keberadaan mafia itu fakta. Eijkman yang merupakan lembaga kredibel, memiliki tradisi serta ekosistem riset yang kuat, akhirnya mati di tengah jalan. Eijkman saat ini sedang mengerjakan riset vaksin. Sugeng akan meminta persetujuan anggota komisi VII terkait rencana itu. Rapat bersama BRIN tersebut diskors dan akan dilanjutkan Senin (24/1).

Di forum yang sama, mantan

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof Amin Soebandrio memberikan respons. Dengan adanya proses peleburan Eijkman ke BRIN, terjadi keterlambatan dalam riset vaksin Merah Putih. Keterlambatan itu bukan semata dari semula ditargetkan 2022 menjadi 2023. Lebih dari itu, memunculkan kerugian bangsa Indonesia belum siap menghasilkan vaksin sendiri.

”Maka, muncul wacana-wacana (seperti) pendirian perusahaan asing di Indonesia. Nah, saya terus terang. Saya tidak mengerti hitungan ekonominya,” katanya.

Keberadaan perusahaan asing produsen vaksin Covid-19 tersebut tentu bisa merugikan negara. Baik dari aspek ekonomi, transfer teknologi, maupun pengembangan kemampuan SDM bangsa Indonesia.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyatakan, tidak ada kaitan antara keterlambatan riset vaksin Covid-19 Merah Putih di Lembaga Eijkman dengan program peleburan. ”Lha kan (peleburan) baru juga dua minggu. Padahal, keterlambatan sudah satu tahun lebih,” ujarnya. Handoko juga menampik kabar dana riset vaksin Covid-19 Merah Putih tahun anggaran 2021 untuk Eijkman tidak cair. Dia mengatakan, sampai dengan Mei 2021, Eijkman masih terkait dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Handoko juga memastikan tim vaksin Eijkman akan terus berjalan. ”Bahkan secara kelembagaan diperkuat,” jelasnya.